BLU (D), Solusi RS Daerah Masa kini

Istilah BLU (D) atau Badan Layanan Umum (Daerah), akhir-akhir ini begitu nyaring terdengar dikalangan penyedia jasa layanan kesehatan khususnya rumah sakit. Secara konseptual pengertian Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dasarnya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, UU no. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit dan peraturan lain sebagai turunannya telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai BLUD ini.

Sebagaimana di kutip dari pasal 68 dan 69 UU no. 1/2004 mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi anggaran, kepada instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan layanan umum kepada masyarakat serta perangkat daerah yang memiliki spesifikasi tehnis dibidang pelayanan umum seperti Rumah sakit Umum daerah (RSUD), diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dalam bentuk wadah BLU/BLUD.

Esensi dari BLU adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat seharusnya tidak terkendala regulasi (karena masyarakat tidak mau tau), masyarakat hanya mau tau dilayani dengan sebaik-baiknya dan secepatnya. Karena itu diberikan fleksibilitas. Namun demikian, fleksibilitas yang diperoleh bukan berarti tanpa batas, misalnya seperti perusahaan murni atau BUMN. Fleksibilitas yang dimaksud, RS dapat mengelola sendiri/dapat mempergunakan langsung uang hasil jasa layanan tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah. Dan semua penghasilan RS tetap diperhitungkan sebagai penghasilan daerah.

Jadi, dengan BLU bukan hanya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, namun juga kepada pemerintah daerah.